Wednesday , 18 October 2017
Home » Berita » Samakan Persepsi, LKPP Adakan Bimtek dan Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012
Samakan Persepsi, LKPP Adakan Bimtek dan Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012

Samakan Persepsi, LKPP Adakan Bimtek dan Sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012

Dibaca : 4835

LOMBOK – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada hari Kamis (21 Maret 2013) kemarin telah melakukan acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Aerotel Mandalika Praya Lombok.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan acara penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan langsung Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah (Drs. H. Lalu Normal Suzana) dan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah (Ir. Djamaludin Abubakar, M.Sc).

Pada sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Normal Suzana menekankan perlunya usaha pencegahan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam reformasi sistem belanja yang lebih efektif, efisien dan pencegahan tindak pidana korupsi. Maka di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, membutuhkan SDM yang handal dan kompeten serta berintegritas tinggi.

Penyempurnaan peraturan ini penting dipahami agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur yang dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah“Karena tidak jarang dan bahkan banyak kita lihat tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut,” katanya.

Secara garis besar peraturan ini mengatur prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. “Jika prinsip-prinsip tersebut dapat dipatuhi, maka kita dapat menjamin proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan baik dan hasilnya pun bisa diterima oleh semua pihak. Begitu juga sebaliknya, jika ada salah satu prinsip tersebut yang dilanggar, maka potensi kegaduhan akan terjadi yang akan mengakibatkan lambannya laju pembangunan di daerah kita,” jelas Wabup.

Dalam bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut, dihadiri 150 orang peserta yang terdiri dari 95 orang peserta dari unsur PPK dan ULP serta 55 orang dari unsur PA/KPA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*