Thursday , 14 December 2017
Home » Pengadaan Barang/Jasa » Tanggung jawab PPK, Konsultan Pengawas dan PPHP
Tanggung jawab PPK, Konsultan Pengawas dan PPHP

Tanggung jawab PPK, Konsultan Pengawas dan PPHP

Bagaimana tanggung jawab PPK, Konsultan Pengawas dan PPHP dalam terjadi pekerjaan yang diterima tidak sesuai kontrak?
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontruksi, PPK dibantu oleh konsultan pengawas.

Secara garis besar tugas konsultan pengawas dalam hubugannya dengan PPK digolongkan sebagai berikut :

a. Membantu peran PPK dalam pengawasan (assist)
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan dilaporkan ke PPK, atas persetujuan PPK maka tanggung jawab mengenai hasil pekerjaan konstruksi berada di PPK.
Tanggung jawab PPK adalah sebatas kesesuaian output dari konsultan pengawas telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak dan untuk pekerjaan konstruksi yang telah diawasi oleh konsultan pengawas secara kondisi yang nyata terlihat tidak ada masalah.
Konsultan pengawas bertanggung jawab secara kualitas atau komposisi dari setiap detail pekerjaan konstruksi.

b. Mengambil alih peran PPK dalam pengawasan (task)
Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan bertanggungjawab penuh atas pengawasannya.
Konsuktan pengawas bersama dengan wakil PPK atau Direksi Teknis dalam setiap tahapan pekerjaan dibuat check listnya (daftar simak).
Bila semua sama dengan spesifikasi dan persyaratan lainnya dibuatkan berita acara.
Persetujuan Direksi Teknis atau wakil PPK sangat dominan. Tanpa persetujuan direksi teknis atau wakil PPK pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
Direksi Teknis atau wakil PPK terlibat dalam persiapan, mengecek secara detail seperti saat akan mengecor beton, memastikan besi yang dipakai sudah sesuai yang disyaratkan (diukur diameternya)

PPK hanya melakukan hal-hal secara administrasi seperti untuk memproses pembayaran. Mengenai ada tidaknya pekerjaan konstruksi, volume, kualitas dan kejadian yang telah terjadi adalah tanggung jawab konsultan pengawas dan direksi teknis atau wakil PPK.

Dalam hal PPK tidak memiliki kompetensi sepenuhnya atau beban kerja yang banyak, pilihan menggunakan model ini sangat dianjurkan. Konsultan pengawas bertanggung penuh baik secara kualitas dan outputnya. PPK hanya bertanggung jawab secara administratif.

Peran konsultan pengawas adalah dalam mutu pekerjaan, dalam hal terjadi temuan adanya ketidaksesuaian mutu, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

Konsultan pengawas bekerja berdasarkan daily base atau harian, bahkan kalau ada pekerjaan konstruksi dikerjakan di hari minggu oleh kontraktor diperlukan adanya pengawasan dari konsultan pengawas.

Konsultan pengawas mencatat semua aspek yang terjadi di lapangan secara harian, mingguan dan bulanan. Pengawasan antara lain jumlah bahan, alat, tenaga kerja, cuaca dan mencatat progress pekerjaan. Laporan harian dikompilasi menjadi laporan mingguan kemudian laporan bulanan. Laporan-laporan tersebut dapat diperbandingkan dengan rencana yang telah dibuat oleh penyedia pelaksana konstruksi seperti dengan Curve S. Bila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan maka konsultan pengawas harus berinisiatif melakukan rapat dengan dihadiri PPK untuk mencegah keterlambatan pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Dalam pekerjaan sudah ada konsultan pengawas maka peran PPHP cenderung diujung pekerjaan atau diakhir pekerjaan atau ketika suatu pekerjaan telah mencapai 100%. Peran PPHP tersebut adalah kuantitas atau volume dengan memperhatikan kondisi yang terlihat saja dalam keadaan baik.

Disimpulkan, dalam hal ada kekurangan volume (kuantitas), hal tersebut adalah tanggung jawab dari PPHP.

Untuk suatu pekerjaan yang tidak ada konsultan pengawas, peran dari PPHP bisa meliputi kuantitas dan kualitas. Pekerjaan sederhana seperti pengadaan ATK, PPHP dapat melihat kualitas barang yang diserahkan.

Namun bila PPHP tidak mempunyai kompetensi untuk suatu pekerjaan yang akan diterima maka diperlukan adanya dukungan peran dari pihak yang kompeten atau tim teknis atau ada uji kualitas dari suatu lembaga uji.

Selanjutnya setiap kontrak akan menyebut ruang lingkup yang akan dilakukan oleh konsultan pengawas. Sehingga tanggung jawab dari konsultan pengawas terlihat di dalam kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.

K/L/D/I yang akan melakukan kontrak agar membuat lebih detail mengenai ruang lingkup yang akan dilakukan dan tanggung jawab dari konsultan pengawas di dokumen kontrak.

Sumber : Blog Pak Mudjisantoso

One comment

  1. URAIAN YANG DISAMPAIKAN MENARIK TAPI SAYANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN REFRENSI ATURAN TERKAIT SEPERTI SISTEM MANAJEMEN MUTU. KONSULTAN PENGAWAS SEJAUH INI HANYA SEBATAS PELENGKAP PENDERITA, BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS DAN KUANTITAS TETAPI DIBAYAR TIDAK MANUSIAWI-SANGAT RENDAH. KONSULTAN BELUM DILIHAT SEBAGAI MITRA OLEH PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA. KETIKA KONSULTAN KONSISTEN DENGAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB SERINGKALI HARUS BERHADAPAN DENGAN DIREKSI SENDIRI YANG TERNYATA BERMAIN. PELAKSANA SERINGKALI TIDAK MENAATI PROSEDUR DAN TAHAPAN DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN YANG SEHARUSNYA KARENA MEREKA BERKEYAKINAN KONSULTAN PASTI AKAN MENYETUJUI PEKERJAAN DENGAN MEMINTA DIREKSI ATAU PPK SUPAYA KONSULTAN MENYETUJUINYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*